JAYAPURA, suluhtimur.com – Suluh Timur menelusuri kronologi peristiwa berdasarkan keterangan pihak terkait. Pemerintah Papua Pegunungan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik Konstruksi bagi Orang Asli Papua (OAP) Tahun 2026. Acara yang bertempat di Silimo Siloam Wamena pada 5 Agustus 2026 ini digelar sebagai langkah konkret meningkatkan mutu sumber daya manusia sekaligus memperkuat kompetensi tenaga kerja konstruksi lokal OAP melalui sertifikasi.
Dalam penelusuran lebih lanjut, pembukaan kegiatan dilakukan secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Pegunungan, Elai Giban, S.E., M.M., yang hadir mewakili Gubernur Papua Pegunungan.
Sebanyak 60 peserta yang seluruhnya merupakan Orang Asli Papua (OAP) dari delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan berpartisipasi dalam sertifikasi ini. Ada tiga bidang keahlian yang diuji, yakni tukang bangunan batu, tukang bangunan kayu, serta tukang besi. Melalui program ini, peserta diharapkan mengantongi pengakuan resmi atas keahlian mereka sehingga mampu bersaing dan mengambil peran langsung dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Dalam sambutannya, Elai Giban memberikan apresiasi atas kolaborasi Dinas PUPR Papua Pegunungan dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura. Ia menilai langkah bersama ini sangat strategis dalam membekali putra-putri Papua agar memiliki keahlian berstandar nasional yang dibuktikan dengan sertifikasi profesi.
Ia mengungkapkan bahwa derap pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan, seperti gedung, perumahan, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, membutuhkan dukungan tenaga kerja lokal yang kompeten, disiplin, serta berintegritas tinggi.
“Orang Asli Papua tidak boleh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Mereka harus menjadi pelaku utama pembangunan dengan memiliki kemampuan yang profesional, memiliki sertifikat kompetensi, dan mampu bersaing berdasarkan keahlian yang dimiliki,” tegas Elai Giban.
Ia menilai, sertifikasi kompetensi merupakan wujud investasi penting dalam meningkatkan kualitas SDM Papua Pegunungan. Sertifikat yang diraih kelak bukan sekadar dokumen kertas, melainkan bukti sah bahwa pemegangnya telah memenuhi standar kerja nasional dan siap diterjunkan dalam berbagai proyek konstruksi.
Elai mengimbau seluruh peserta agar menjalani setiap proses sertifikasi dengan sungguh-sungguh demi menunjukkan kemampuan terbaik hingga dinyatakan kompeten.
Ia menegaskan, Pemerintah Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas SDM OAP melalui beragam program sertifikasi bidang keahlian. Semakin banyak tenaga kerja lokal berlisensi resmi, manfaat pembangunan dipastikan mengalir langsung kepada warga di kawasan Papua Pegunungan.
Ia pun berharap program sertifikasi ini dilaksanakan secara berkelanjutan di delapan kabupaten serta didukung penuh oleh pemerintah daerah, sektor swasta, dan penyedia jasa konstruksi demi memberi kesempatan seluas-luasnya bagi tukang lokal berlisensi.
“Setiap pembangunan di Papua Pegunungan harus semakin banyak dikerjakan oleh putra-putri daerah sendiri. Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, saya yakin Papua Pegunungan akan memiliki sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan mampu membawa daerah ini menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera,” ujarmya.
Saat memberikan keterangan kepada insan pers, Elai Giban kembali menandaskan agenda ini menjadi terobosan penting untuk mencetak tenaga konstruksi daerah yang diakui secara legalitas.
Ia menerangkan bahwa usai dinyatakan kompeten dan memegang sertifikat, para peserta diharapkan kembali ke daerah asal untuk menjadi pekerja profesional di bidang tukang bangunan batu, tukang bangunan kayu, dan tukang besi yang sanggup mendukung pembangunan di level kampung, distrik, hingga kabupaten.
Ia menambahkan, iklim keamanan Papua Pegunungan yang kian kondusif mesti dimanfaatkan optimal untuk mempercepat pembangunan serta memberikan porsi lebih besar bagi pekerja lokal sebagai aktor utama pembangunan di tanahnya sendiri.
“Kita ingin ketika ada pembangunan jalan, jembatan, gedung maupun fasilitas umum lainnya, tenaga kerja Orang Asli Papua sudah siap mengerjakannya sesuai kompetensi yang dimiliki. Baik sebagai tukang bangunan batu, tukang bangunan kayu, maupun tukang besi, semuanya harus mampu bekerja secara profesional. Karena itu manfaatkan kesempatan ini dengan baik agar seluruh peserta dapat dinyatakan kompeten dan memperoleh sertifikat kompetensi,” kata Elai.
Elai turut menekankan pentingnya sinergitas antara Pemprov, Pemkab, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas PUPR, dan seluruh stakeholder agar agenda pengembangan SDM dan sertifikasi ini terus berjalan berkesinambungan dengan sokongan anggaran serta perencanaan yang tepat.
Pada kesempatan yang sama, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Martinus Napa, S.T., M.T., berharap para peserta fokus mengikuti tiap tahap uji kompetensi.
Menurut Martinus, sertifikat tersebut menjadi pegangan penting bagi peserta untuk terlibat aktif dalam proyek-proyek konstruksi milik pemerintah maupun sektor swasta di daerah.
“Kami berharap setelah memperoleh sertifikat, para peserta benar-benar memanfaatkannya sesuai peruntukannya. Jangan sampai sertifikat tersebut dipinjamkan atau digunakan oleh pihak lain. Gunakan kompetensi yang dimiliki untuk bekerja secara profesional dan mendukung pembangunan di daerah masing-masing,” imbau Martinus.
Martinus menerangkan bahwa Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura secara berkala menggelar program sertifikasi tenaga kerja konstruksi di area kerjanya mencakup wilayah Papua dan Maluku. Lewat sinergi bersama Pemprov Papua Pegunungan, diharapkan makin banyak OAP yang memegang sertifikat resmi sehingga siap bersaing sekaligus memimpin pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.
Sebagai bagian dari tahapan penilaian, peserta tidak hanya diberikan ujian teori tetapi juga wajib mengikuti asesmen praktik lapangan. Dalam sesi praktik ini, seluruh peserta memeragakan keahlian teknis sesuai bidangnya, yakni tukang batu, tukang kayu, dan tukang besi. Asesor dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura melakukan evaluasi langsung terhadap keterampilan teknis peserta merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hasil asesmen tersebut menjadi dasar penentuan kelulusan sebelum sertifikat diterbitkan sebagai pengakuan kompetensi resmi untuk meningkatkan daya saing pekerja Orang Asli Papua di industri konstruksi. SLHT
Redaksi Suluh Timur mengimbau publik menyikapi informasi secara bijak dan menunggu keterangan resmi. SLHT
