JAYAPURA, suluhtimur.com – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan diimbau untuk tidak terpengaruh oleh berbagai isu dan pemberitaan miring di media massa, termasuk desas-desus laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, dalam apel pagi di lapangan upacara Kantor Gubernur pada Senin (10/8/2026).
John Tabo menilai isu-isu tersebut sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak mengerti mekanisme dan regulasi birokrasi. Ia memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan di Pemprov Papua Pegunungan senantiasa berjalan akuntabel dan berada dalam koridor hukum yang sah.
Transparansi Keuangan Teruji Lewat Predikat WTP
Di hadapan ratusan pegawai yang mengikuti apel, Gubernur menjelaskan bahwa pemeriksaan pertanggungjawaban anggaran negara dilakukan secara resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, bukan ditentukan oleh opini liar di media sosial maupun di jalanan.
“Menyangkut keuangan, kita diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bukan orang periksa-periksa di jalan-jalan. Kita bekerja dengan aturan, tetap tegak lurus. Jadi, jika membaca pemberitaan di media, tidak usah Bapak dan Ibu bawa ke dalam perasaan. Biarkan itu berlalu seperti angin,” ujar John Tabo dalam arahannya.
Ia menegaskan bahwa transparansi keuangan daerah terbukti lewat raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Capaian ini menjadi bukti sah bahwa tidak ada penyimpangan penggunaan anggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Sindiran Keras dan Sikap Mengampuni
Gubernur juga menyindir pihak-pihak tertentu yang dinilai sengaja menciptakan kegaduhan karena kepentingan pribadinya tidak terakomodasi. Ia menekankan pentingnya etos kerja profesional dalam birokrasi.
“Kerja dulu baru makan, bukan makan dulu baru kerja. Ada orang-orang yang ingin makan dulu baru kerja, sehingga ketika melihat sistem berjalan ketat, mereka meronta. Namun, sebagai anak Tuhan, kita wajib mengampuni dan mendoakan mereka agar sadar dan kembali ke jalan yang benar,” jelasnya.
Fokus Menyukseskan Pameran Pembangunan HUT RI ke-81
Sebagai bentuk jawaban atas tuduhan miring tersebut, Gubernur John Tabo menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN untuk menumpahkan perhatian pada persiapan Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-81. Kegiatan yang direncanakan dibuka pada 12 Agustus 2026 ini dirancang sebagai sarana transparansi publik dan edukasi.
Dalam pameran itu, Pemprov Papua Pegunungan bakal menyajikan data resmi mengenai capaian kinerja tahun anggaran 2025 serta rencana program kerja tahun 2026. Langkah ini sekaligus memberikan pemahaman riil kepada publik terkait efisiensi anggaran daerah akibat adanya penarikan dana ke pemerintah pusat guna mendukung program prioritas nasional.
“Kita tunjukkan hasil kerja kita lewat pameran ini. Kita senyum santun saja dan tunjukkan kerja baik kita kepada masyarakat,” tutup John Tabo. SLHT/OB
