JAYAPURA, suluhtimur.com – Anggota DPR Papua Pegunungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Yermien Tabo, S.IP, menilai aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2026) yang menargetkan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo kental dengan muatan politik.
Yermien mencurigai gerakan massa tersebut tidak bergerak secara murni, melainkan ditunggangi oleh kepentingan tertentu serta menduga ada pihak sponsor di belakangnya.
“Menurut saya ini ada muatan politik. Ada sponsor yang menunggangi aksi tersebut. Kami masih melacak siapa pihak-pihak yang berada di belakang dan mendanai kegiatan itu,” kata Yermien.
Ia menuturkan bahwa dugaan tersebut perlu diselidiki secara mendalam, termasuk mencermati potensi adanya keterlibatan permainan “orang dalam” di lingkup pemerintahan Papua Pegunungan.
Meski begitu, Yermien menegaskan dugaan keterlibatan pihak internal tersebut sejauh ini masih berupa indikasi awal yang wajib dibuktikan lewat data dan fakta konkrit.
“Yang kami curigai adalah adanya permainan orang dalam di pemerintahan. Tetapi ini tentu harus dibuktikan. Kami tidak mau hanya berasumsi. Yang jelas, motif politiknya kami melihat cukup kuat,” ujarnya.
Secara khusus, Yermien menyoroti keterlibatan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan, Ismail Asso, dalam aksi unjuk rasa di KPK tersebut. Ia lantas mengaitkannya dengan rekam jejak Ismail dalam aksi-aksi demonstrasi di Jakarta pada era kepemimpinan almarhum Gubernur Papua Lukas Enembe.
Ia mengingatkan bahwa Ismail pernah memimpin Forum Anti Korupsi Pembangunan Papua (FAKPP) saat menggelar aksi di KPK pada 2018 guna mendesak penanganan kasus terkait Lukas Enembe. Selanjutnya pada 2022, Ismail juga sempat menyuarakan agar Lukas Enembe bersikap kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.
“Track record-nya sudah kami tahu. Pada zaman Gubernur Lukas Enembe, dia juga pernah melakukan aksi di KPK. Sekarang kembali melakukan aksi dengan menyerang Gubernur Papua Pegunungan John Tabo,” ungkap Yermien.
Atas alasan itu, Yermien meminta masyarakat melihat aksi tersebut tidak sekadar sebagai persoalan hukum, melainkan turut memeriksa latar belakang dan agenda politik yang dibawa.
Ia menegaskan, kendati kritik terhadap pemerintah adalah hal wajar dalam koridor demokrasi yang dijamin aturan, persoalan menjadi lain apabila gerakan jalanan tersebut dibiayai atau ditunggangi aktor politik.
“Kalau memang ada massa yang dibayar, siapa yang membayar dan dari mana sumber dananya harus jelas. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu,” tuturnya.
Yermien juga menilai sosok John Tabo memiliki kedudukan penting bagi masyarakat wilayah pegunungan Papua, setara dengan figur mendiang Lukas Enembe sebagai tokoh yang berpengaruh dan menjadi panutan.
“Bagi kami masyarakat gunung, Pak John Tabo maupun almarhum Lukas Enembe adalah tokoh yang memiliki visi dan menjadi panutan. Karena itu, jangan sampai perbedaan kepentingan politik kemudian digunakan untuk menjatuhkan tokoh-tokoh Papua,” sebutnya.
Ia secara terbuka meminta Ismail Asso untuk tidak membenturkan sesama figur Papua hanya demi dorongan politik tertentu.
“Bagi saya, Ismail Asso telah mengecewakan orang gunung. Jangan sampai pengalaman masa lalu terhadap Lukas Enembe kembali terjadi dalam bentuk tekanan politik terhadap John Tabo,” tegas Yermien.
Yermien menegaskan pihaknya masih terus menghimpun informasi untuk menelusuri sponsor aksi tersebut. Bila terbukti, ia mendesak agar hal itu dibuka secara transparan kepada publik.
“Kami masih melacak pihak-pihak yang mensponsori kegiatan aksi kemarin di KPK. Kalau memang ada sponsor, harus dibuka secara terang. Masyarakat Papua Pegunungan berhak tahu siapa yang bermain di balik aksi tersebut, Jangan menggunakan massa dan aksi jalanan untuk kepentingan politik. KPK harus bekerja berdasarkan bukti, bukan karena tekanan kelompok tertentu,” paparnya.
Guna mencegah timbulnya perpecahan, Yermien mengimbau warga Papua Pegunungan agar tidak mudah terhasut kabar yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Papua Pegunungan tetap aman, pemerintahan berjalan, pembangunan berjalan, dan masyarakat tidak menjadi korban kepentingan politik,” jelasnya.
Menjawab orasi Ismail Asso di KPK yang sempat menyoroti kelambatan pembangunan di daerahnya, Yermien menerangkan bahwa persoalan tersebut dipicu oleh kondisi fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang juga dirasakan wilayah lain di Indonesia.
“Pembangunan berjalan lambat karena anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat berkurang akibat kebijakan efisiensi. Jadi, persoalan ini bukan hanya terjadi di Papua Pegunungan, tetapi juga dirasakan di daerah-daerah lain,” pungkasnya. SLHT
