JAYAPURA, suluhtimur.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua I DPR Papua Pegunungan, Hengky Dani Jikwa, setelah lembaga legislatif tersebut merampungkan pembahasan serta resmi menutup sidang paripurna LKPD TA 2025 pada Jumat (7/8/2026).
Hengky menerangkan, tahapan pembahasan LKPD berjalan secara berkelanjutan pasca DPR Papua Pegunungan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI atas LKPD TA 2025 pada 18 Juni 2026.
Menindaklanjuti LHP tersebut, seluruh komisi di DPR Papua Pegunungan menggelar kunjungan kerja ke berbagai lokasi guna meninjau secara langsung realisasi proyek dan pembangunan fisik di wilayah Papua Pegunungan.
“Setelah kami terima dan pelajari, komisi-komisi DPR Papua Pegunungan melakukan kunjungan kerja ke masing-masing daerah yang dipimpin langsung oleh ketua komisi. Kami melihat pekerjaan-pekerjaan fisik yang ada di wilayah Papua Pegunungan, lalu kami kembali melakukan sidang LKPD,” ujar Hengky.
Evaluasi Temuan BPK RI
Hasil peninjauan lapangan itu selanjutnya dibahas bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua Pegunungan. Dalam forum diskusi tersebut, pihak legislatif juga mendorong penyelesaian berbagai catatan temuan BPK RI sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Berdasarkan hasil kunjungan kerja, kita melakukan rapat dengan mitra OPD. Ada temuan-temuan yang disampaikan BPK RI untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.
Menurutnya, seluruh mekanisme ini merupakan bagian krusial untuk memastikan tata kelola anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, serta berpatokan pada rekomendasi BPK RI.
Setujui LKPD TA 2025
Dalam paripurna penutupan pada Jumat (7/8/2026), sebanyak lima fraksi di DPR Papua Pegunungan menyampaikan masukan, pandangan akhir, sekaligus menyatakan menerima dan menyetujui LKPD Kepala Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025.
“Kita sudah tutup sidang LKPD Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025. Kita sudah sampaikan masukan dan rekomendasi yang disampaikan masing-masing fraksi kepada pemerintah daerah,” jelas Hengky.
Ia menegaskan, jajaran DPR Papua Pegunungan akan terus konsisten menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Capaian Gemilang Daerah Otonomi Baru
Hengky menegaskan, opini WTP ini menjadi pencapaian yang sangat membanggakan mengingat Papua Pegunungan masih berstatus sebagai daerah otonomi baru (DOB) yang tengah menerapkan efisiensi anggaran.
“Kami dari pimpinan DPR Papua Pegunungan memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan atas keberhasilan meraih WTP sekalipun sebagai provinsi baru. Ini menunjukkan keseriusan Pemprov Papua Pegunungan untuk mengelola keuangan sesuai dengan aturan, meski di tengah efisiensi anggaran,” tambahnya.
Secara khusus, Hengky menyampaikan pujian kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan serta seluruh jajaran aparatur sipil atas kerja keras mereka dalam membenahi sistem tata kelola keuangan daerah.
“Kami memberikan apresiasi kepada gubernur dan wakil gubernur atas keberhasilan meraih WTP. Ini suatu keberhasilan yang luar biasa. Meski kami sebagai DOB, di tengah efisiensi anggaran, bisa mendapatkan opini WTP. Ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap rakyat,” ungkapnya.
Sementara itu, menanggapi aksi demonstrasi Anggota MRP Ismael Asso di Gedung KPK Jakarta, Hengky Jikwa amat menyayangkannya. Ia menganggap langkah tersebut tidak tepat lantaran MRP merupakan bagian dari mitra kerja pemerintah daerah sekaligus lembaga pengguna dana Otonomi Khusus (Otsus). SLHT/OB
