JAYAPURA, suluhtimur.com – Dari pantauan Suluh Timur, isu ini menarik perhatian publik. Anggota DPR Papua Pegunungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Salomina Marian, S.P. , memberikan penjelasan terbuka terkait pemberitaan yang mengklaim Fraksi Demokrat DPR Papua Pegunungan mengkritik kinerja Pemerintah Papua Pegunungan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Jumat (7/8/2026).
Pernyataan meluruskan ini dilayangkan Salomina merespons laporan media KlikTimur dengan tajuk “DPRD Fraksi Demokrat Papua Pegunungan, Kritik Kinerja Pemprov” serta berita dari DETIKPAPUA.COM berjudul “DPR Papua Pegunungan Kritik Kinerja Pemprov Dalam Pandangan Fraksi Demokrat.”
Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan narasi pemberitaan KlikTimur berjudul “DPRD Fraksi Demokrat Papua Pegunungan, Kritik Kinerja Pemprov” dan DETIKPAPUA.COM berjuluk “DPR Papua Pegunungan Kritik Kinerja Pemprov Dalam Pandangan Fraksi Demokrat.”
“Kami tetap mendukung pemerintah. Kalau ada program yang perlu dikawal, kami kawal. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita sampaikan melalui mekanisme DPR. Tetapi posisi PKB sebagai partai pengusung tetap mendukung pemerintahan yang ada,” pungkas Salomina Marian.
Ia menegaskan kembali komitmen PKB untuk tetap berada di barisan pengusung yang siap mendukung sekaligus mengawal program Pemprov Papua Pegunungan.
“Kalau ada yang mau memberikan kritik, itu hak masing-masing anggota DPR. Tetapi harus jelas apakah itu kritik pribadi atau merupakan keputusan dan pandangan resmi fraksi. Jangan sampai masyarakat menganggap seluruh partai dalam fraksi memiliki sikap yang sama,” katanya.
Salomina menandaskan, dirinya sama sekali tidak menolak fungsi kritik anggota dewan. Ia menilai, evaluasi kritis adalah instrumen pengawasan parlemen yang sah, selama disampaikan secara jujur dan sesuai kapasitasnya.
“Yang harus dilihat adalah apakah isi pemberitaan itu benar-benar sinkron dengan pandangan resmi Fraksi Demokrat yang disampaikan dalam rapat paripurna. Apakah semua yang diberitakan itu memang ada dalam catatan dan pandangan fraksi atau merupakan pendapat pribadi,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menguji apakah materi pemberitaan benar-benar merupakan poin hasil kesepakatan Fraksi Demokrat atau sebatas opini perorangan.
Lebih lanjut, Salomina mendorong agar poin-poin yang beredar di media dibandingkan dengan dokumen pandangan resmi fraksi yang dibacakan pada Rapat Paripurna LKPJ TA 2025.
“Fraksi Demokrat itu bukan hanya satu partai. Ada Demokrat, Gelora dan PKB. Salah satunya PKB yang merupakan partai pengusung pemerintah. Karena itu, kalau ada pernyataan yang mengatasnamakan fraksi, harus dipastikan bahwa itu sudah menjadi kesepakatan bersama,” jelasnya.
Melalui konstelasi tersebut, ia mengulang kembali bahwa penggunaan nama Fraksi Demokrat dalam sikap politik harus memperhitungkan sikap seluruh partai anggota.
Guna memperjelas peta politik legislatif, Salomina merinci komposisi Fraksi Demokrat DPR Papua Pegunungan yang dihuni gabungan tiga partai:
“Pengawasan tetap harus dilakukan. Tetapi kita juga harus melihat kondisi anggaran dan kebijakan efisiensi yang sedang berjalan. Jangan sampai kita hanya melihat angka serapan, tetapi tidak melihat alasan mengapa terjadi penyesuaian anggaran dan bagaimana dampaknya terhadap program pembangunan,” katanya.
Kritik kepada eksekutif memang diperlukan, namun wajib didasarkan pada data faktual dan konteks anggaran yang objektif.
Salomina juga berpandangan bahwa penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah hendaknya dilakukan secara menyeluruh dengan menelaah aspek fiskal, skema efisiensi, perencanaan, hingga kondisi lapangan.
Dalam hal ini, DPR memikul peran penting untuk memastikan efisiensi anggaran tidak merusak mutu pelayanan publik, melainkan mendorong tata kelola belanja yang makin akuntabel.
“Efisiensi bukan berarti pembangunan berhenti. Efisiensi harus memastikan anggaran digunakan pada hal-hal yang menjadi prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan pelayanan publik,” tambahnya.
Ia menambahkan, penataan efisiensi anggaran adalah bagian dari penyesuaian prioritas belanja di tengah situasi fiskal terbatas, namun program dasar tetap wajib dipertahankan.
“Dengan adanya efisiensi anggaran, tentu ada program dan kegiatan yang harus disesuaikan. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari besar kecilnya serapan anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” jelas Salomina.
Ia menilai, kebijakan efisiensi anggaran dirancang untuk menjamin penggunaan dana daerah lebih tepat sasaran, efektif, serta memprioritaskan program berdampak langsung bagi rakyat. Oleh sebab itu, tingkat serapan anggaran tak bisa dipakai sebagai satu-satunya tolok ukur kinerja Pemprov.
Mengenai realisasi anggaran dan capaian program, Salomina mengimbau publik untuk turut mempertimbangkan faktor efisiensi anggaran yang berimplikasi pada penyesuaian sejumlah kegiatan pemerintah.
“PKB adalah salah satu partai pengusung pemerintah hari ini. Saya sebagai perwakilan PKB tetap mendukung program Pemerintah Papua Pegunungan. Kami mendukung program pemerintah untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Dengan demikian, PKB dipastikan berdiri mengawal berbagai agenda pembangunan yang dicanangkan demi kesejahteraan warga di kawasan Papua Pegunungan.
Salomina menegaskan posisi PKB yang tetap komit mendukung Pemerintah Papua Pegunungan. PKB, lanjutnya, adalah salah satu partai politik pengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan periode 2024-2029.
“Kalau itu pendapat pribadi, silakan disampaikan sebagai pendapat pribadi. Tetapi kalau mengatasnamakan fraksi, harus ada kesepakatan bersama. Jangan sampai pendapat pribadi kemudian menggunakan nama fraksi,” tegasnya.
Salomina berpendapat, jika sebuah kritik bersumber dari pemikiran pribadi seorang anggota DPR, hal tersebut tidak sepatutnya dikemas seolah-olah menjadi suara bulat Fraksi Demokrat.
“Di dalam Fraksi Demokrat ada tiga partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Gelora dan Partai PKB. Saya merupakan perwakilan dari PKB. Karena itu, kalau ada pernyataan yang mengatasnamakan Fraksi Demokrat, harus jelas apakah itu benar-benar merupakan kesepakatan seluruh anggota fraksi atau hanya pendapat pribadi,” ujar Salomina.
Ia mengingatkan bahwa Fraksi Demokrat DPR Papua Pegunungan merupakan koalisi tiga partai politik. Atas dasar itu, pandangan yang membawa nama fraksi seharusnya disepakati bersama lewat mekanisme internal.
Sebagai perwakilan PKB yang tergabung dalam Fraksi Demokrat, Salomina menilai klarifikasi ini sangat mendesak. Ia menandaskan ucapan atau sorotan salah satu legislator secara perorangan tidak bisa serta-merta dianggap sebagai garis politik resmi dari seluruh partai di dalam fraksi.
Pemberitaan tersebut menyoroti sederet sorotan terhadap kinerja Pemprov Papua Pegunungan, mulai dari aspek daya serap anggaran, pengerjaan program, mutu proyek, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga persoalan pemerataan pembangunan.
Salomina berharap pemberitaan politik di wilayah Papua Pegunungan dapat disajikan secara profesional dan berimbang, dengan mencantumkan secara tegas penjelasannya-apakah sebuah pernyataan berasal dari pribadi anggota dewan, partai politik tertentu, atau pandangan resmi fraksi-agar tidak memicu kesalahpahaman publik. SLHT
Pantauan Suluh Timur akan terus diperbarui seiring perkembangan di lapangan. SLHT
